PENYULUHAN HUKUM TENTANG KORBAN TIDAK MELAKUKAN PENCATATAN PERKAWINAN PADA WAKTU PERNIKAHAN MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 19 TAHUN 2018 DI KECAMATAN BOGOR UTARA
Abstract
Indonesia is a state of law, which must be implemented by all parties, both society and government. The definition of law is: Regulations regarding human behavior in social interactions. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In this Law, the state considers a marriage to be valid if the marriage is registered as stated in Article 1 paragraph (2) which states: expressly when registering the marriage. The purpose of marriage is: 1) to obtain happiness and peace while building a family, 2) regeneration of humanity (reproduction) or obtaining offspring, 3) fulfillment of biological needs, 4) maintaining honor. 5) for worship/following the sunnah of the prophet. A valid marriage means there is a prospective husband and wife, a guardian for the marriage, there are witnesses to the marriage, and there is an agreement and consent, according to Article 14 of the 1991 Compilation of Islamic Law, for those who are Muslim.
References
Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Wakaf sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan Masyarakat
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 adalah penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
Hartini, S. (2024). PERMASALAHAN PENGUASAAN TANAH TERLANTAR OLEH IPB BOGOR/IPB UNIVERSITY BOGOR YANG DIKUASAI WARGA SELAMA ENAM PULUH LIMA TAHUN TERLETAK DI CILIBENDE RT.002,003,005 RW.002 KELURAHAN BABAKAN KECAMATAN BOGOR TENGAH KOTA BOGOR. SINKRON: Jurnal Pengabdian Masyarakat UIKA Jaya, 2(3), 316-326. Retrieved from https://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/JPMUJ/article/view/2409.
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan.
Rodhlotul Jannah. (2014). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perspektif Maqasid asy-Syari’ah Taqiy ad-Din An-Nabhani. Program Magister Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah SPs UniversitasPeraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tesis.
